Mendes PDTT RI Kunjungi Desa Bongkasa Pertiwi

Yandri Susanto mengapresiasi keberhasilan Kabupaten Badung dalam mengelola dana desa secara profesional dan transparan. Yandri Susanto juga menyoroti pentingnya pembangunan desa berbasis komunitas untuk menciptakan desa yang produktif, mandiri, dan mampu mencegah urbanisasi.

“Pengelolaan dana desa yang akuntabel, seperti yang dilakukan Kabupaten Badung patut menjadi model nasional. Dengan pengawasan yang melibatkan kejaksaan, kami yakin bahwa dana desa benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Yandi Susanto juga mendorong pengembangan konsep ‘Desa Tematik’ yang memanfaatkan potensi lokal seperti desa cabai, desa padi, atau desa ikan. Menurutnya, pengelolaan desa berbasis tematik yang dikelola melalui BUMDes dapat menjadi kunci keberlanjutan ekonomi desa, sekaligus mendukung target nasional swasembada pangan pada 2025.

“Harapan saya agar kolaborasi yang terjalin dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan semangat kebersamaan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Badung optimis dapat mewujudkan desa-desa yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing, sehingga memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan nasional. Saya akan menjadikan Desa Bongkasa Pertiwi ini menjadi model percontohan ke seluruh desa di Indonesia,” kata Yandi Susanto seraya menyerahkan bibit tanaman terong dan cabai kepada kelompok masyarakat dan tani.

Sementara, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa mewakili Bupati Badung menyampaikan komitmen Pemkab Badung dalam mendukung visi nasional, Presiden RI Prabowo Subianto untuk membangun Indonesia dari desa. Kegiatan ini juga menjadi ajang apresiasi terhadap berbagai pencapaian Desa Bongkasa Pertiwi yang telah menunjukkan kontribusi signifikan dalam pengembangan potensi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Wabup Suiasa menyoroti pentingnya ketahanan pangan sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional. Kabupaten Badung, yang dikenal sebagai daerah dengan sektor pariwisata dominan, menghadapi tantangan keterbatasan lahan produktif akibat alih fungsi lahan. Namun, hal ini tidak menyurutkan upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan berbagai inovasi demi menciptakan kemandirian pangan.

“Walaupun Badung memiliki karakteristik sebagai daerah konsumtif berbasis pariwisata, kami terus berupaya mengintegrasikan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan hilirisasi berbasis lokal dalam setiap kebijakan pembangunan. Tantangan seperti distribusi hasil pertanian, khususnya padi dan beras, yang diproses di luar Bali hingga memicu kenaikan harga, menjadi perhatian utama kami. Oleh karena itu, kami membutuhkan sinergi dengan pemerintah pusat untuk mengatasi hambatan ini,” jelas Wabup Suiasa.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Badung memanfaatkan perusahaan daerah untuk menjaga kestabilan harga pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani melalui kebijakan pembelian hasil panen dengan harga layak. Kebijakan ini juga diintegrasikan dengan upaya pengendalian inflasi daerah yang dikelola melalui koordinasi intensif. 7 asa