RAPBD Karangasem 2025 Turun Rp 181 Miliar

AMLAPURA, NusaBal

RAPBD 2025 dirancang turun Rp 181,269 miliar dibandingkan tahun 2024. Dari nilai RPABD ini defisit dipasang Rp 83,448 miliar. Angka tersebut belum termasuk akan terjadi pengurangan DAU (dana alokasi umum) Rp 85 miliar, menyusul  pemberitahuan dari pusat.

Saat draf RAPBD 2025 disusun Agustus 2024 belum ada pemberitahuan pengurangan transfer Rp 85 miliar dari pusat. Pengurangan ini menjadikan RAPBD masih perlu penyesuaian. Hal itu terungkap dalam rapat pertama membahas RAPBD 2025, dipimpin Ketua DPRD I Wayan Suastika di ruang rapat DPRD Karangasem, Jalan Ngurah Rai,  Amlapura, Senin (28/10).

Sekda Karangasem I Ketut Sedana Merta yang memimpin jajaran eksekutif memaparkan draf RAPBD 2025 dengan merancang ada penurunan anggaran dari sebelumnya Rp 1,711 triliun menjadi Rp 1,529 triliun. RAPBD 2025 anggaran akan turun Rp 181,269 miliar dan defisit Rp 83,448 miliar. Usai menyampaikan nota keuangan, dia mengatakan pemerintah pusat mendadak menarik anggaran DAU Rp 85 miliar sehingga RAPBD perlu penyesuaian.

Dalam rapat kemarin, banyak anggota DPRD mengkritisi eksekutif kurang cermatnya menyusun RAPBD 2025, sehingga ada istilah RAPBD penyesuaian. Banyak kegiatan tidak ada anggaran dan disedot untuk biaya premi BPJS Kesehatan hingga Rp 140 miliar sehingga terkesan ada pemborosan. "Banyaknya bayar premi BPJS Kesehatan, itu pemborosan, ujung-ujungnya klaimnya jatuh ke RS swasta," ujar anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar I Nyoman Musna Antara.

Pemerintah yang membayar premi BPJS Kesehatan untuk masyarakat Karangasem tetapi yang menikmati RS swasta. "Mestinya premi itu kembali ke kas daerah," pintanya. Mengenai penurunan transfer anggaran dari pusat juga dikritisi Ketua Komisi I I Nengah Karyawan. "Penurunan ini pertanda kurang optimal melobi pusat," jelas mantan Perbekel Purwakerti, Kecamatan Abang.

Dalam rapat gabungan komisi itu terungkap, pendapatan transfer  dari pusat tahun 2024 Rp 1,176 triliun, kemudian tahun 2025 menjadi Rp 996,22 miliar, berkurang Rp 180,62 miliar, atau 15,33 persen. Pendapatan transfer daerah dari sebelumnya di tahun 2024 Rp 184,69 miliar menjadi di tahun 2025 Rp 80,476 miliar  berkurang Rp 104,21 miliar atau 54,43 persen, sehingga total pendapatan daerah dari Rp 1,711 triliun menjadi Rp 1,529 triliun, sehingga turun jadi Rp 181,269 miliar atau 10,59 persen.

Dari pendapatan Rp 1,529 triliun, digunakan belanja daerah Rp 1,613 triliun maka defisit jadi Rp 83,448 miliar. Angka itu belum termasuk terjadinya pengurangan transfer dari pusat secara mendadak sebesar Rp 85 miliar.

Sedangkan PAD dirancang Rp 451,2 miliar, naik dibandingkan tahun 2024 Rp 347,95 miliar. "Mengenai terjadi penurunan transfer dari pusat itu kebijakan pusat, tanyakan ke BPKAD (Badan Perbendaharaan Keuangan dan Aset Daerah)," pinta Sekda Sedana Merta.

Kepala BPKAD I Wayan Ardika sendiri mengaku menerima transfer dari pusat sebanyak itu. Terjadinya penurunan APBD terjadi sejak tahun 2023 sebanyak Rp 42,933 miliar, tahun 2024 sebanyak 51,028 miliar dan tahun 2025 Rp 181,269 miliar. 

Sedangkan defisit di tahun 2022 Rp 47 miliar, tahun 2023 Rp 17,933 miliar, tahun 2024 Rp 50,028 miliar dan tahun 2025 Rp 83,448 miliar.7k16